Direksi

Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen bisnis demi kepentingan terbaik pemegang saham dan pemangku kepentingan dan mengoordinasikan kegiatan Perseroan untuk memastikan pencapaian tujuan strategisnya. Berkenaan dengan manajemen Perseroan sehari-hari, pengambilan keputusan dan eksekusi strategis, Direksi didukung oleh Tim Manajemen. Direksi memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan di muka umum, termasuk di pengadilan.
Pengangkatan, komposisi, peran, tanggung jawab dan proses Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

Tugas dan Tanggung Jawab 

 Sebagaimana ditentukan dalam Pedoman dan Prosedur Operasional Standar Direksi (‘Piagam Direksi’) tanggal 7 Desember 2015, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:
  1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan manajemen Perseroan dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
  2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  3. Wajib membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
  4. Wajib membuat dan menyimpan laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan. 5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite (apabila  dibentuk) di setiap akhir tahun buku.

Wewenang Direksi meliputi:
  1. Menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, kecuali:
  3. ada proses pengadilan antara Perseroan dan anggota Direksi yang relevan; dan
  4. anggota Direksi yang relevan memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
  5. Tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Negeri sebelum memperoleh persetujuan RUPS.

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa tindakan berikut memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
  1. Meminjam atau meminjamkan sejumlah uang atas nama Perseroan, dimana jumlah uang akan ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris (tidak termasuk debit sejumlah uang tertentu dari fasilitas kredit dan agenda umum aktivitas bisnis Perseroan);
  2. Membeli/menjual atau menerima/ mengeluarkan aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan, kecuali untuk tujuan kegiatan bisnis Perseroan;
  3. Membebankan atau menjaminkan aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan;
  4. Investasi atau divestasi modal di perusahaan lain; dan
  5. Memberikan, mengeluarkan hak, atau menjaminkan hingga 50% dari aset Perseroan dalam kurun satu tahun buku dalam satu transaksi atau lebih.

Rapat Direksi

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/ 2014 dan Piagam Direksi, Direksi harus menyelenggarakan rapat setidaknya sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang memerlukan perhatian cepat dan menyepakati solusi yang tepat. Rapat tambahan dapat diselenggarakan jika dianggap perlu. Sekretaris Perseroan, bertindak atas nama Ketua Direksi, mengirimkan jadwal rapat Direksi untuk tahun 2019 dan 2020 kepada anggota masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2019.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Keputusan mengikat hanya dapat diambil dalam rapat jika telah memenuhi persyaratan kuorum, yaitu lebih dari 50% anggota Direksi hadir. Kuorum tercapai dalam semua rapat Direksi pada tahun 2019.
Direksi juga diharuskan untuk mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris setidaknya setiap empat bulan sekali. Jadwal dan agenda Pertemuan Gabungan pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel di bawah ini.
Direksi mengadakan rapat sebanyak 12 kali pada tahun 2019.